Malang, 23 September 2025

Pegawai Pengadilan Agama Jombang menghadiri kegiatan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Senin, 22 September 2025. Acara tersebut berlangsung di Hotel Agrowisata Kusuma, Kota Batu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja pengadilan agama se-Jawa Timur. Tiga aparatur dari PA Jombang yang berpartisipasi adalah Nur Dila Alfi Isnindya, Hikmatus Sabilil Izzah, dan Nur Latifah.

Kegiatan pembukaan dimulai pukul 15.00 WIB. Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya peran kasir dan bendahara penerimaan untuk memastikan tata kelola keuangan negara berjalan tertata dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesi diskusi dengan Ketua PTA Surabaya berlangsung interaktif, seluruh peserta antusias mengikuti kegiatan ini.

Bimtek Pengelolaan PNBP dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 22 hingga 24 September 2025. Selama kegiatan, para peserta akan dibekali materi seputar pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan PNBP. Materi yang didapat meliputi Kebijakan Pelaksanaan PNBP di Lingkungan PTA Surabaya, Penatausahaan PNBP Fungsional dan Pengelolaan Rekening Lainnya/RPL pada Satuan Kerja, Layanan PT Pos Indonesia, Kebijakan Pengelolaan PNBP pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Penatausahaan PNBP pada aplikasi SAKTI, Pengelolaan Keuangan perkara pada E-Keuangan, Penatausahaan Panjar Perkara serta PNBP, dan Tugas dan Fungsi Bendahara Penerimaan dan Kasir dalam Penatausahaan PNBP. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan setiap aparatur mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Partisipasi PA Jombang dalam mengikuti bimtek tersebut mencerminkan komitmen untuk terus berbenah dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Melalui partisipasi aktif dalam Bimtek ini, PA Jombang berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola PNBP. Dengan pengelolaan PNBP yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang baik, sejalan dengan prinsip efisiensi serta optimalisasi pelayanan publik. (hsi)